✔ Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 Perihal Organisasi Dan Tata Kerja Kemendikbud

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud

Amongguru.com. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di dalam meningkatkan layanan di bidang pendidikan nonformal, maka perlu melaksanakan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud, maka perlu melaksanakan perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca : Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 wacana Juknis BOS

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 ditetapkan sebagai pengganti Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan aksara f Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengahterdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

b. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;

c. Direktorat Sekolah Dasar;

d. Direktorat Sekolah Menengah Pertama;

e. Direktorat Sekolah Menengah Atas; dan

f. DirektoratPendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

2.Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Direktorat SD memiliki kiprah melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pertolongan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian padasekolah dasar dan pendidikanlayanan khusus pada sekolah dasar serta penyiapan pertolongan izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara absurd atau forum absurd dan urusan ketatausahaan Direktorat.

3. Ketentuan aksara a, aksara b, aksara c, aksara d, aksara e, aksara f, dan aksara h Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Direktorat SD menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian padasekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;

b. perumusan standar di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian padasekolah dasardan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;

c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;

e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian padasekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;

f. pertolongan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;

g. penyiapan pertolongan izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara absurd atau forum asing;

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar; dan

i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4.  Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Direktorat SMP memiliki kiprah melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pertolongan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian padasekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama serta penyiapan pertolongan izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara absurd atau forum absurd dan urusan ketatausahaan Direktorat.

5. Ketentuan aksara a, aksara b, aksara c, aksara d, aksara e, aksara f, dan aksara h Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat SMP menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian padasekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;

b. perumusan standar di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;

c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutudi bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama  dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;

e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian padasekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;

f. pertolongan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;

g. penyiapan pertolongan izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara absurd atau forum asing;

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerima didik, sarana prasarana, tata kelola,dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama; dan

i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

…..

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud secara lengkap sanggup di unduh pada link berikut.

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 (Unduh)

Demikian warta mengenai Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud. Semoga bermanfaat.

Bagikan Artikel ini